Kami dapat memfasilitasi dan memberikan nasihat terkait akibat hukum dari Perkawinan Campur baik hak dan kewajiban masing-masing pasangan, dalam Pasal 57 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, selanjutnya dalam pasal 35 disebutkan bahwa dengan pembuatan Perjanjian Perkawinan calon suami istri dapat menyimpang dari peraturan undang-undang mengenai ketentuan harta bersama asalkan ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan tata susila atau tata tertib umum. Lebih spesifik, definisi atas Perjanjian Perkawinan disebutkan pada Pasal 29 undang-undang yang sama. Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan dasar hukum pembuatan Perjanjian Perkawinan oleh calon suami-istri.

Penting bagi masing-masing pasangan untuk mempertimbangkan membuat perjanjian kawin unutk melindungi kekayaan maupun kepentingan lainnya yang telah dimiliki/didapatkan sebelum perkawinan yang saat ini juga dapat dilakukan setelah/selama perkawinan berlangsung pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 Tahun 2015.